Transmigrasi Papua Dirancang untuk Perpindahan Warga di Dalam Provinsi

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menegaskan peraturan Undang-undang hingga peraturan wilayah nan bertindak saat ini tidak memungkinkan untuk mewujudkan program transmigrasi dari luar Pulau Papua ke Pulau Papua.

Iftitah pun menegaskan program transmigrasi dari luar pulau Papua ke Papua juga sudah tidak dilakukan sejak 2004.

"Penempatan kepala family transmigran dari luar Papua ke Papua saat ini sudah tidak memungkinkan lagi," kata Iftitah dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

Iftitah menjelaskan program transmigrasi nan tetap mungkin dilakukan di Pulau Papua hanya sebatas program transmigrasi lokal dan revitalisasi area transmigrasi.

Transmigrasi lokal nan dimaksud Iftitah adalah transmigrasi perpindahan masyarakat sebatas di Pulau Papua, semisal warga dari Manokwari pindah ke Merauke alias dari Sorong ke Nabire.

Oleh lantaran itu, Iftitah menyebut Kementerian Transmigrasi lebih memprioritaskan kedua program tersebut.

"Kami juga bakal melakukan peningkatan status area transmigrasi menjadi berdikari dan berkekuatan saing," ujar dia.

"Kedua, melanjutkan transmigrasi nan tidak sentralistik sesuai semangat otda pasca reformasi. Jika dibutuhkan sekali lagi kami sampaikan jika dibutuhkan transmigrasi nan bakal dilakukan adalah transmigrasi lokal," sambungnya.

Iftitah menyampaikan bahwa konsentrasi Kementerian Transmigrasi ke depan ialah bakal melakukan revitalisasi area nan sudah ada terlebih dahulu.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Ia menyebut bahwa terdapat sekitar 45 area transmigrasi nan bakal dilakukan revitalisasi.

"Revitalisasinya itu dalam bentuk, misalkan peningkatan sarana-prasarananya. Kemudian, pendidikan dan kesehatannya, hal-hal nan memang perlu dilengkapi, sehingga orientasinya itu berorientasi kepada kesejahteraan, bukan lagi kepada perpindahan penduduknya dulu. Tapi fokusnya dulu adalah kepada kesejahteraan," ujar Iftitah saat sesi doorstop setelah rapat.

Ia memastikan bahwa konsentrasi program transmigrasi ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memeratakan perekonomian nasional, bukan hanya mengenai dengan perpindahan masyarakat semata.

Pihaknya bakal memprioritaskan transmigrasi lokal ialah memanfaatkan perpindahan masyarakat nan berada di dalam provinsi tersebut, bukan dari provinsi lain ke provinsi tertentu.

"Ke depan itu lebih kepada desentralisasi sesuai dengan kesepakatan otonomi daerah. Jadi, sistemnya bottom up, jika misalkan ada permintaan itulah nan kelak bakal kita lakukan," ujar Iftitah.

Ia mengatakan bahwa pihaknya bakal terus melakukan kajian terhadap program transmigrasi ini pada 2025.

"Untuk akhir 2024 ini, contohnya misalkan ada penempatan 121 kepala keluarga. Dari 121 kepala family itu, sebanyak 53 kepala family alias sekitar 50 persen berasal dari masyarakat setempat. Jadi, bukan dari provinsi alias pulau lainnya. contohnya itu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sumatera Barat," ujar Ifititah.

Kementerian Transmigrasi berkomitmen dan berfokus terhadap penyelesaian masalah transmigrasi, terutama mengenai dengan inventarisasi alias pencatatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di seluruh Indonesia.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita bakal lakukan revitalisasi area nan belum dimanfaatkan optimal. Kita punya 3,1 juta hektar itu HPL. Itu sudah diberikan kepada para transmigran dalam SHM (Surat Hak Milik). Nah sisanya berapa itu nan sedang kita kejar," ujar Iftitah.

Diberitakan Antara, Iftitah sebelumnya mengaku ada pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur terutama Papua.

Ia menyatakan program itu untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

"Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konteks persatuan nasionalnya, dalam konteks lebih besar," kata Iftitah, Senin (21/10).

Rencana program transmigrasi ini dikabarkan telah memicu gelombang penolakan sejumlah kalangan di Papua. Penolakan juga dilaporkan turut disuarakan oleh kalangan mahasiswa di Kota Jayapura, Papua.

(mba/gil)

[Gambas:Video CNN]