Walhi Beberkan Kondisi Terkini di Pulau Rempang: Masyarakat Diadu Domba oleh Pemerintah

TEMPO.CO, Batam  - Tim solidaritas nasional untuk Rempang membeberkan kondisi di Pulau Rempang saat ini tidak sedang baik-baik saja.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Even Sembiring, menyatakan, masyarakat lokal di Rempang nan terdampak PSN Rempang Eco-city diadu domba. "Sekarang ini tidak sedikit tindakan-tindakan (pemerintah) di Rempang nan kami lihat dilakukan dengan mengadu antar masyarakat," katanya, Ahad, 12 Mei 2024.

Ia juga mengatakan, tak sedikit rayuan untuk masyarakat agar setuju direlokasi alias menerima tukar rugi. Bahkan ada juga yanh sudah sampai ke Even langsung.

"Ada nan ngajak saya berjumpa di Batam. (minta) Supaya masyarakat nggak rugi, ayuklah kita bantu mereka dapat tukar rugi," katanya.

Senada dengan Even, salah seorang tokoh masyarakat Rempang, Ishaka membenarkan adanya upaya provokasi untuk masyarakat nan memperkuat agar mau menerima relokasi.

Provokasi bukan dilakukan oleh abdi negara pemerintah lagi, kata Shaka, tetapi melalui oknum tertentu termasuk melalui orang nan sudah menerima relokasi. 

Kondisi itu memang membikin masyarakat di Pulau Rempang akhirnya terpecah. Menurut Shaka lebih baik pemerintah datang langsung ke Rempang, dari pada memakai orang lain untuk merayu warga.

Iklan

"Menurut (pemerintah) itu baik, tetapi menurut akar rumput itu langkah memecah belah, lantaran nan menerima dan menolak sejatinya punya hubungan family semua," ujarnya usai mengadakan aktivitas halalbihalal di Kampung Pasir Panjang, Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu, 8 Mei 2024. 

Lebih jauh, Even menanggapi pernyataan terbaru Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto tentang kondisi bentrok pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-city. Airlangga sebelumnya disebut-sebut menuding rencana pembangunan di Rempang diganggu oleh negara tetangga Malaysia dan Singapura melalui NGO (Non Governmental Organization) alias organisasi non pemerintah.

Menanggapi perihal itu, Even menilai pernyataan Airlangga menunjukan pemerintah nan anti kerakyatan dan lebih mementingkan asing seperti Amerika dan Cina.

"Pernyataan Airlangga mengenai rencana-rencana invesati di Rempang tersebut malah memperlihatkan posisinya sebagai pengabdi kepentingan asing, nan atas nama investasi rela menyerahkan kerabat setanah airnya untuk digusur, dirampas kewenangan atas lingkungan hidup nan baik dan sehat, hingga mencerabut akar identitas lokal mereka," kata Even.

Pilihan Editor: WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia