Walhi Ragu Pemerintahan Prabowo Bakal Prioritaskan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Kampanye Tata ruang dan Infrastruktur Walhi Nasional, Dwi Sawung, ragu dengan komitmen pemerintah Prabowo meneruskan pembangunan IKN. Ia menilai pembangunan prasarana nan ada saat ini tetap belum siap, dan butuh waktu nan panjang untuk meneruskannya.

“Melihat hitungan pembangunannya mungkin bisa selesai di atas sepuluh sampai belasan tahun membikin IKN mungkin tidak bakal begitu jadi prioritas (pemerintahan Prabowo),” ujarnya dalam obrolan di instansi Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.

Pernyataan Dwi menanggapi komitmen nan disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah soal kelanjutan pembangunan IKN. Dalam kunjungannya ke IKN berbareng Joko Widodo dan personil kabinet lain, Prabowo telah mengikrarkan penyelesaian pembangunan pusat pemerintahan nan baru tersebut.

Pemimpin Partai Gerindra itu mengatakan rencana garis besar pendirian kota mencapai belasan apalagi puluhan tahun. Namun dia optimistis bisa selesai dalam 5 hingga 6 tahun ke depan. “Pasti kita selesaikan,” kata dia di IKN seperti dikutip dalam pernyataan resmi di laman sekretariat Presiden, 12 Agustus 2024. 

Dwi menjelaskan, salah satu nan terberat adalah memindahkan aparatur sipil negara alias ASN dan keluarganya. Hingga saat ini, dia belum memandang bentuk pembangunan akomodasi penunjang bagi penduduk nan bakal bermukim di sana. “Sampai sekarang itu tidak diperlihatkan ASN pindah ke mana, fasilitasnya seperti apa, gimana gedung sekolah dan rumah sakitnya,” kata dia.

Pengamat politik Adi Prayitno juga meragukan keberlanjutan IKN setelah transisi pemerintahan. Ia menyebut ada perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan.

Iklan

Adi menjelaskan IKN seolah dijadikan narasi oleh kubu Prabowo kepada Jokowi agar kelak diusahakan untuk dilakukan. Tapi pada praktiknya bakal terjadi kerumitan. Sebab program jagoan Prabowo seperti makan bergizi cuma-cuma juga memerlukan anggaran jumbo. "Masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo kudu diakui memang gelap gulita,” katanya dihubungi pada Kamis malam, 11 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyoroti soal keragu-raguan Aparatur Sipil Negara pindah ke IKN, investasi seret, hingga kesiapan prasarana nan belum memadai menjadi hambatan pemindahan ibu kota. “Publik juga tahu IKN bukan proyek sekali jadi, butuh proses 10 tahun. IKN tidak bisa disulap simsalabim –  jadi dalam 100 malam,” katanya

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan tulisan ini

Pilihan Editor: Belum Ada Gerai Retail di IKN, Aprindo: Zona Komersial Belum Jadi