Walhi Sindir Yusril Ihza Mahendra yang Ikut Menambang Pasir Laut untuk Ekspor ke Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Sekretaris Negara era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Yusril Ihza Mahendra, diketahui mempunyai sebuah perusahaan nan turut mendaftar dalam proyek tambang pasir laut. Perusahaan nan dimiliki Yusril berjulukan PT Gajamina Sakti Nusantara, merupakan salah satu dari 65 perusahaan nan antre untuk izin penambangan itu.

Setelah masyarakat mengetahui bahwa Yusril ikut dalam aktivitas penambangan pasir laut, perihal itu menuai banyak kritik dari beberapa pihak. Salah satunya ialah Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin. 

Dia mengkritik keras niat Yusril melibatkan perusahaannya untuk melakukan penambangan pasir laut. Parid menyarankan agar Yusril lebih baik menjadi Perdana Menteri Singapura.

"Nah terus soal Yusril, ini bagusnya dia jadi Perdana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Singapura aja tuh," kata Parid saat dihubungi Tempo melalui saluran telepon pada Jumat, 04 Oktober 2024. 

Parid menjelaskan argumen dirinya menyarankan Yusril untuk menjadi Perdana Menteri Hukum dan HAM Singapura. Ia mengatakan, Yusril lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan Singapura daripada kebutuhan di dalam negeri mengenai pasir laut. 

"Kalau dia (Yusril) bilang, Singapura butuh. Udah bagus jika gitu Anda jadi Perdana Menteri Hukum dan HAM Singapura aja, jangan di Indonesia. Soalnyakan Anda bilang Singapura butuh," ujarnya.

Menurut Parid, Yusril tidak mencerminkan sosok tokoh nan memahami makna dan makna dari HAM. Sebab, kata dia, sejak disahkannya peraturan ekspor pasir laut, izin itu tidak memandang kondisi masyarakat pesisir pantai nan terdampak penambangan itu.

Iklan

"Itu mencerminkan dia (Yusril) tidak mengerti HAM masyarakat pesisir nan hancur lautnya itu," tutur Parid.

Lebih lanjut, dia menuturkan, pernyataan nan diungkapkan Yusril tentang kebutuhan Singapura, dinilai tidak memihak rakyat Indonesia. Parid mengatakan, wilayah laut juga dibutuhkan nelayan di Indonesia.

"Kalau dia bilang Singapura butuh, emang Indonesia gak butuh? Itu masyarakat pesisir nan berjuntai sama laut juga butuh Pak," ucap dia.

Menurutnya, jika Yusril menjadi Perdana Menteri Hukum dan HAM Singapura, justru berakibat baik. Parid berujar, andaikan Yusril mempunyai kemauan untuk menjadi Perdana Menteri Singapura, maka perihal tersebut kemungkinan diterima.

"Kalau gitu bilang aja suruh jadi Menkum HAM di Singapura. Itu bakal lebih diterima di sana mungkin. Gitu aja," ujar Parid.

Pilihan Editor: Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut