Walhi Tolak Ekspor Pasir Laut Dibuka Jokowi: Rugikan Warga Pesisir

Jakarta, CNN Indonesia --

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berbareng masyarakat pesisir menolak keran ekspor pasir laut nan kembali dibuka Presiden Jokowi setelah 20 tahun ditutup.

Salah satu alasannya ialah lantaran kebijakan tersebut sama sekali tidak memberikan untung bagi masyarakat pesisir.

"Masyarakat pesisir berbareng dengan Walhi menyampaikan penolakan dan perlawanannya terhadap pertambangan dan ekspor pasir laut nan dilegalkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2024," demikian keterangan Walhi, Kamis (19/9).

Walhi menegaskan bahwa kebijakan pertambangan dan ekspor pasir laut ini sebagai kemunduran nan sangat serius dalam tata kelola sumber daya kelautan Indonesia sejak 20 tahun nan lalu.

Menurutnya, kebijakan itu bakal mendorong peledak waktu alias lebih tepatnya hariakhir sosial ekologis di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Dampaknya, banyak nelayan nan semakin miskin di kantong-kantong pertambangan pasir laut.

"Pertambangan pasir laut tidak memberikan untung sedikit pun kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan," kata Walhi.

Walhi mengatakan nelayan di Pulau Kodingaren kehilangan ekonomi sebesar Rp80.415.300.000 akibat pertambangan pasir laut nan dilakukan oleh Perusahaan Belanda, PT Boskalis selama 257 hari.

Selain itu, banyak nelayan telah meninggalkan pulau untuk mencari pekerjaan baru lantaran beban ekonomi nan sangat besar akibat kerusakan laut nan disebabkan oleh pertambangan pasir laut.

Bahkan, tak sedikit family di sana mempunyai utang nan sangat besar serta terpaksa menikahkan anaknya lantaran kesulitan ekonomi.

Kemudian di Bangka Belitung, pertambangan pasir laut telah dilakukan sejak tahun 2001, di mana setiap bulan sebanyak 300.000-500.000 ton untuk kepentingan ekspor ke Singapura.

Walhi menyatakan pada dua dasawarsa selanjutnya, kehancuran terus terjadi di provinsi kepulauan ini. Berdasarkan kajian gambaran tahun 2017, terumbu karang nan sebelumnya seluas 82.259,84 hektar, hanya tersisa sekitar 12.474,54 hektar.

Artinya, sekitar 5.720,31 hektar terumbu karang mati. Tak hanya itu, selama 20 tahun terakhir, seluas 240.467,98 hektare mangrove di Kepulauan Bangka Belitung mengalami kerusakan.

"Dari perspektif rumor korupsi, pertambangan pasir laut ini hanya bakal membuka kesempatan baru untuk lahan korupsi, setelah sebelumnya mega korupsi nan terjadi di sektor pertambangan timah," ujar Walhi.

Walhi menyebut telah terjadi banyak bentrok di mana 3000-4000 orang masyarakat budaya terancam wilayah tangkapnya. Aktivitas pertambangan pasir juga sudah menyantap korban jiwa, penambang di laut tewas lantaran kecelakaan tambang.

Lalu di Lampung, pertambangan pasir laut bakal menakut-nakuti ekonomi kelautan nan dihasilkan dari penangkapan dan pengolahan rajungan.

Lampung adalah provinsi penghasil kepiting rajungan terbesar ketiga di Indonesia, nan berkontribusi sekitar 10-12 persen dari ekspor Indonesia. Sebanyak 4000 orang nelayan terlibat dalam penangkapan rajungan serta sebanyak 2000 orang nan bekerja di sektor pengolahan rajungan.

Sementara di Jawa Timur, pertambangan pasir laut sudah lama terjadi sejak 1996. Dampaknya telah menurunkan jumlah nelayan secara signifikan.

Tak hanya itu, pertambangan pasir laut telah menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan ikan laut. Dengan kata lain, pertambangan pasir laut telah memicu krisis kesiapan ikan.

"Di Lombok Timur, NTB, meski pertambangan pasir laut untuk reklamasi Teluk Benoa telah dihentikan, tetapi dampaknya sangat panjang. Nelayan kudu melaut ke perairan Sumba. Nelayan kudu bertaruh nyawa lantaran kudu berlama-lama di tengah laut lepas," ungkap Walhi.

Walhi mengatakan pertambangan pasir laut di Bali telah menyebabkan pengikisan besar di wilayah pantai. Terlebih dari beragam penelitian Bali merupakan pulau nan penyusutan alias kemunduran garis pantainya paling cepat.

Selain itu, banyak wilayah pesisir nan menjadi rumah mangrove dan terumbu karang terancam hancur.

"Di Maluku Utara, pertambangan pasir laut, khususnya pasir besi di Kabupaten Morotai menakut-nakuti kelestarian pesisir, laut, dan pulau mini di Pulau nan berhadapan dengan Samudera Pasifik," kata Walhi.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi membuka lebar lagi keran ekspor pasir laut. Pembukaan kembali keran ekspor itu dituangkan dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang nan Dilarang untuk Diekspor' dan 'Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Namun, Presiden Jokowi membantah perizinan ekspor tersebut untuk pasir laut. Ia berkilah perizinan ekspor itu diberikan untuk hasil sedimentasi di laut.

"Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. nan dibuka itu sedimen, sedimen nan mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi bukan, jika diterjemahkan pasir, beda lho ya," kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9).

"Sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen," ujarnya.

(lna/DAL)

[Gambas:Video CNN]