Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo namalain Tiko membeberkan kemungkinan  rencana pemerintahan di masa Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nan bakal membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan.

Pada pemerintahan saat ini perumahan tetap berada di naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Saya dengar mungkin bakal ada pemisahan, Kementerian Perumahan," kata Tiko dalam aktivitas pembukaan The New Face of Apartment Samesta Sentraland Cengkareng pada Senin, 13 Mei 2024..

Tiko mengatakan dengan adanya perubahan itu, pemerintah dan developer bisa lebih konsentrasi untuk pembangunan kediaman masyarakat. "Jadi fokusnya diubah ke agenda perumahan lagi, kita bisa lebih erat dengan pemerintah membangun konsep developer yang lebih berintegrasi," ucapnya. 

Pihaknya bakal mendorong soal konsep perumahan di Perumnas tersebut. Tiko mengaku telah berbincang dengan Kementerian PUPR dalam perihal memperluas konsep akomodasi likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar penerapannya seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kembang nan kecil. 

Dia berambisi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mendukung pola pembiayaan tersebut, terutama pendanaan untuk developernya.

"Jadi developer ini memerlukan support capital yang besar untuk menghasilkan unit secara konsisten dengan berskala besar," ujarnya.

Tiko juga menyoroti nomor backlog perumahan alias kesenjangan antara unit nan dibangun dan jumlah kebutuhan masyarakat nan mengalami kesenjangan pada awal 2015 sebesar 10 juta sekarang meningkat menjadi 12 juta.

Iklan

"Kita kudu pahami bahwa backlog ini meningkat, bukan menurun. Dulu sekitar 10 juta waktu awal-awal 2015, sekarang 12 juta lantaran Covid," ujarnya. 

Dia tidak memungkiri selama masa pandemi Covid-19 alias sekitar 3 tahun pengembangan sangat terbatas. "Kami perbaiki sedang perbaiki sekarang inginnya jika bisa support pemerintah ini kuat untuk perumahan rakyat dalam corak beragam macam pembiayaan, penyerahan lahan-lahan nan tidak termanfaatkan," ujarnya.

Ditemui usai acara, Tiko menyebut soal info itu tetap belum pasti. "Itu (Kementerian Perumahan)  baru bicara kemungkinan," katanya. 

Saat ditanya apakah selaras dengan wacana program Prabowo Subianto pengadaan rumah 3 juta per tahun. Tiko menyebut susah jika penerapannya tetap sama dengan saat ini, menurutnya perlu support biaya nan besar ke developer agar skala pembangunan dengan skala besar bisa tercapai.

"Justru poinnya dengan kecepatan ini susah tanpa skala besar. Daris isis developernya perlu diberikan kekuatan dan dari sisi pembiayaan juga kudu berskala besar," katanya.

Pilihan Editor: Pabrik Sepatu Bata Gulung Tikar, Berikut Perjalanan Bisnisnya di Indonesia