Wapres di Depan Asosiasi Haji: Tak Etis Jika Ada Pengurus Tandingan

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai tak etis jika dalam suatu organisasi muncul pengurus tandingan usai digelarnya sebuah forum musyawarah organisasi seperti Munas alias Muktamar.

Hal ini disampaikan saat menghadiri aktivitas Forum Silaturahmi Antar-Travel Haji dan Umroh (SATHU) dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) di Jakarta, Senin (2/9).

Awalnya, Ma'ruf mengucapkan selamat kepada Amphuri nan sudah menggelar Munas sehingga terpilih para pengurus baru. Ia menganggap wajar jika ada persaingan sebelum Munas.

"Kalau tadi dibilang ada kompetisi, ada persaingan, boleh saja sebelum Munas selesai," kata Ma'ruf dalam video nan diunggah di kanal YouTube Wakil Presiden RI.

Ma'ruf lantas membandingkan dengan kondisi di internal Nahdlatul Ulama (NU). Sebelum Muktamar Ma'ruf bilang pasti ada 'gegeran' alias persaingan satu sama lain nan mau maju sebagai kandidat pemimpin organisasi.

Namun, dia menyatakan setelah Muktamar berhujung pasti terjadi 'ger-geran' alias tertawa dan saling berangkulan satu sama lain.

"Kalau sebelum Munas boleh saja bersaing, tapi jika sudah selesai kudu saling merangkul, ger-geran itu saling ketawa. Selesai wa billahi taufiq wal hidayah," kata dia.

Karena itu, Ma'ruf berambisi jangan sampai muncul pengurus tandingan dalam suatu organisasi jika forum musyawarah sudah selesai.

"Jangan sampai ada muncul lagi pengurus tandingan, itu tidak etis seperti itu ya, bukan watak bangsa Indonesia, bukan watak orang Islam seperti itu. Jadi, itu kudu dijaga ya, suasana sesudah Munas itu kerja, sebelum Munas boleh bersaing," kata dia.

Ma'ruf saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat PKB masa hormat 2024-2029, hasil Muktamar ke-6 PKB di Bali, Agustus lalu.

Belakangan muncul wacana menggelar muktamar tandingan oleh mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy dan rekan-rekannya. Rencananya, muktamar tandingan bakal digelar di Jakarta September ini.

Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A.Malik Haramain mengatakan, pihaknya menerima mandat untuk menggelar Muktamar PKB di Jakarta pada tanggal 2 hingga 3 September mendatang.

"Mandat nan kami terima itu, agar kita membikin muktamar. Muktamar kita adalah muktamar nan didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ialah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sementara kita jadwalkan (muktamar ) tanggal 2 hingga 3 September di Jakarta," kata Haramain, saat konvensi pers di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8) awal hari.

(rzr/wis)

[Gambas:Video CNN]