Waspada Krisis Ekonomi, Indef Minta Bank Sentral Intervensi

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan Indonesia sekarang menghadapi sinyal krisis ekonomi dengan daya beli melemah dan adanya deflasi berturut-turut. Namun, kata Indef, perihal tersebut dapat dicegah dengan intervensi kebijakan oleh pemerintah.

“Sekarang ini daya beli melemah, kemudian deflasi terus-menerus. Ini sebetulnya tanda-tanda bahwa insyaallah krisis bakal terjadi,” ujar Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam obrolan berjudul “Melanjutkan Kritisisme Faisal Basri: Memperkuat Masyarakat Sipil, Mengawasi Kekuasaan” nan tayang secara daring pada Ahad, 15 September 2024.

Mengutip info Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, dia memaparkan bahwa deflasi terjadi selama empat bulan berturut-turut tahun ini, dari Mei hingga Agustus. Pada Mei, deflasi terjadi sekitar 0,03 persen, diikuti dengan 0,08 persen pada Juni dan 0,18 persen pada Juli, kemudian 0,03 persen pada Agustus.

“Artinya kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” katanya. “Deflasi saya katakan sebagai sinyal krisis ekonomi.”

Selain adanya deflasi beruntun, tingkat inflasi inti juga tidak membaik. Berdasarkan info BPS pada 2023, sasaran inflasi tahunan pada anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN) hanya 2,8 persen, sementara inflasi riil nan terjadi per Agustus 2024 sebesar 3,27 persen.

Indef juga mengawasi beberapa inflasi menurut golongan pengeluaran tetap lebih tinggi dibandingkan inflasi umum, padahal semestinya lebih rendah. Esther pun menggarisbawahi satu tren nan dinilai cukup mengkhawatirkan, ialah adanya inflasi transportasi nan sangat tinggi. Menurut dia, perihal itu bakal berakibat ke seluruh lapisan masyarakat, karena biaya transportasi merupakan komponen pembentuk nilai peralatan lainnya.

Iklan

“Saya cemas jika inflasi transportasi ini tidak diredam, maka daya beli masyarakat bakal menurun. Maka tidak heran jika jumlah kelas menengah ini bakal turun,” ujarnya.

Menyikapi perihal ini, dia lantas menyerukan Bank Indonesia sebagai otoritas pemegang kebijakan moneter agar melakukan intervensi dalam corak easy money policy alias kebijakan duit mudah. Kebijakan moneter itu dilakukan dengan meningkatkan jumlah duit beredar biasanya dengan menurunkan suku bunga.

Ia meminta Bank Indonesia menurunkan suku bunga, menggunakan instrumen moneter lain seperti giro wajib minimum, dan mendorong kredit.

“Seharusnya bank sentral, pemegang otoritas kebijakan moneter, bisa melakukan intervensi kebijakan stabilitas nilai agar di Indonesia tidak terjadi deflasi terus-terusan, sehingga bisa menghindari krisis ekonomi,” kata dia.

Pilihan Editor: Ini Daftar Gurita Bisnis MNC Digital Entertainment Milik Hary Tanoe nan Baru Akuisisi Bisnis Raam Punjabi