Zulhas Lapor Prabowo, Stok Beras Cukup Jelang Nataru

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan namalain Zulhas, menyatakan stok persediaan beras pemerintah cukup menjelang Natal dan tahun baru alias nataru. Ia mengaku telah melaporkan kondisi ini kepada Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 26 November 2024.

“Kemarin lenyap rapat dengan Bapak Presiden, saya paparan bahwa persediaan stok pangan dan nilai stabil, cukup,” ujar Zulhas saat ditemui usai nyoblos dalam Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada Jakarta di Cipinang Muara, Jakarta, Rabu, 27 November 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional alias PAN ini mengklaim, stok beras saat ini telah mencapai lebih dari 8 juta ton. Stok ini terdiri dari sekitar 2 juta ton di Perum Bulog dan 6 juta ton di masyarakat. Ia mengatakan, stok ini merupakan tertinggi sepanjang sejarah. “Jadi tidak usah khawatir. Barang cukup, stok pangan cukup, Natal dan tahun baru aman,” ujar eks Menteri Perdagangan ini.

Zulhas mengatakan, tidak bakal ada lonjakan nilai bahan pokok menjelang Nataru. Karena itu, dia mengimbau masyarakat tidak perlu berebut pangan. Ia berujar, masyarakat cukup shopping seperlunya.

Sedangkan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan tak bakal merealisasikan sisa kuota impor jika stok persediaan beras pemerintah mencukupi. Setelah merealisasikan impor beras sebesar 2,8 juta ton dari sasaran kuota impor sebesar 3,6 juta ton, perusahaan pelat merah itu saat ini tetap mempunyai sisa kuota impor sebesar 840 ribu ton.

Wahyu Suparyono mengatakan, impor beras tak diperlukan jika stok persediaan beras pemerintah (CBP) telah mencapai 2 juta ton. Saat ini Bulog telah mengamankan stok sebesar 1,8 juta ton. Sisanya, Wahyu mengatakan bakal mengoptimalkan serapan dalam negeri. "Kan keren jika bisa penyerapan dalam negeri," katanya kepada wartawan di Graha Mandiri, Jakarta, Kamis, 21 November 2024.

Untuk menjaga stok menjelang Nataru, pemerintah juga bakal menyalurkan support pangan beras masing-masing sebanyak 10 kilogram kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah juga tetap berencana menyalurkan support Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tambahan sebanyak 200 ribu ton.